Pemerintah China Didesak Beri Kebebasan Muslim Uighur Berpuasa

Koalisi Humanity United Project Indonesia (HUPI) saat melakukan aksi protes di depan kantor Kedubes China di Jakarta, Selasa (4/4/2023). Foto: Istimewa

JAKARTA-- Puluhan aktivis yang tergabung dalam Humanity United Project Indonesia (HUPI) mendesak pemerintah China agar memberikan kebebasan terhadap muslim Uighur dalam melaksanakan Ibadah dan Puasa Ramadhan 1444 H. Tuntutan ini disampaikan HUPI saat melakukan aksi protes di depan kantor Kedubes China di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Koordinator Lapangan Aksi ‘Save Uyghur’, Asnor mengatakan, pada Ramadhan tahun ini nasib bangsa Uighur di China masih menderita. Organisasi Kongres Uighur Dunia melaporkan sejumlah umat Muslim di China dilarang berpuasa.

“Oleh pemerintah setempat, mereka dilarang berpuasa. Mereka bahkan terancam ditangkap jika ketahuan berpuasa,” ujar Asnor dalam siaran persnya, Kamis (6/4/2023).

Scroll untuk membaca

Karena itu, menurut dia, pihaknya melakukan aksi protes lagi terhadap pemerintah China setelah aksi terakhir yang dilakukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dalam aksinya kali ini, HUPI pun mengeluarkan lima tuntutan kepada pemerintah China.

“Kami hadir kembali dengan tuntutan aksi. Pertama, menuntut pemerintah China berikan kebebasan dalam melaksanakan Ibadah dan Puasa Ramadhan,” ucap Asnor.

Kedua, mereka juga mendesak pemerintah China menghentikan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat Uighur. Ketiga, menuntut keterbukaan informasi dan akses investigasi lembaga independen.

Keempat, mendesak pemerintah China menjamin kebebasan beragama dan penghentian penghancuran alih fungsi rumah ibadah atau masjid. “Kelima, kami mendorong pemerintah Indonesia untuk turunan andil menyelesaikan masalah genosida di Uighur,” kata Asnor.

Asnor menambahkan, apa yang terjadi di Xinjiang adalah contoh nyata dari rezim totaliter China yang menyalahgunakan kekuasaannya. Uighur menjadi sasaran kampanye teror dan penganiayaan, dan masyarakat internasional harus turun tangan untuk mengakhirinya.

“Tindakan China tidak hanya melanggar hak asasi manusia Uighur, tetapi juga mengancam konsep masyarakat yang bebas dan terbuka. Komunitas internasional harus membela Uighur dan menuntut agar China mengakhiri kampanye penindasan dan terornya,” jelas dia.

Sebelumnya, Juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilshat Rishit juga mengungkap warga Muslim di barat laut Xinjiang dalam pantauan ketat agar mereka tak berpuasa. Menurut Rishit, warga Muslim diperintahkan untuk tidak mengizinkan anak-anak berpuasa. Pihak berwenang juga menginterogasi anak-anak untuk mengetahui orang tua mereka berpuasa atau tidak.

"Selama Ramadan, pihak berwenang mewajibkan 1.811 warga (di Xinjiang) untuk menerapkan sistem pemantauan sepanjang waktu, termasuk inspeksi rumah terhadap keluarga Uighur," kata Rishit, seperti dikutip Radio Free Asia pekan lalu.