JAKARTA -- Khutbah Jumat merupakan salah satu rangkaian ibadah shalat Jumat. Dalam khutbah Jumat, seorang khatib akan menyampaikan nasihat, ajakan, informasi, ataupun peringatan kepada jamaah sebelum pelaksanaan shalat Jumat.
Berikut ini adalah salah satu naskah khutbah Jumat yang ditulis oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok, KH Cholil Nafis.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa iman dan Islam serta ma’unah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Jum’at berjamaah yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan amal dan ibadah ini menjadi amal baik kita dan kelak menjadi bekal untuk menghadap kehariaan-Nya. Amin ya Rabbal’alamin.
Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah menunjukkan manusia ke jalan kebenaran nan lurus, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT. Mari kita awali tanggung jawab kehidupan dengan memelihara diri dan menjaga keluarga dari rerjerusmu pada jurang kenistaan dan menyimpang dari fitrah diri manusia sehingga menjerumuskan ke dalam api neraka. Allah SWT berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”
Hadirin Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah SWT...
Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trangender (LGBT) adalah isu hangat dan mengkhawtirkan pasca heboh penayangan podcast Deddy Corbuzier dan pengibaran bendera pelangi simbol LGBT di Kedutaan Besar Inggris Jakarta. Semuanya menuai protes dari masayarakat dan direspons oleh pemerintah.
Sebenarnya, saat bincang LGBT banyak terfokus pada pembahasan perbuatan kaum Nabi Luth as. Yang melakukan percintaan sesama jenis atau Sodom, tapi soal lesbian, biseksual bahkan transgender suatu jenis yang sama yaitu penyimpangan perilaku seksual. Yaitu keinginan dan melakukan perbuatan seks dengan sesama jenis yang tentu berlawanan dengan hukum agama, norma masayarakat dan nilai-nilai Pancasila.
Al-Qur’an menjelaskan bahwa pertama kali muncul perbuatan LGBT itu dilakukan oleh kaum sodom dari kaumnya Nabi Luth as. (Al-A’raf: 81). Mereka tertarik bercinta dengan sesama lelaki dan tak menikah dengan perempuan. Kemudian Allah SWT mengutuk mereka dan nenurunkan siksa (adzah) berupa hujan batu dan menbalikkan bumi dan langit hinga semua musnah termasuk istri Nabi Luth. as. (Al-A’raf: 84). Allah berfirman:
“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?” (Al-Ankabut: 28-29)
“Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A'raf ayat 84)
Berdasarkan uarian ayat di atas maka para sahabat Nabi SAW sepakat bahwa hukuman bagi pelaku liwat (gay) dibunuh. Hanya saja cara membunuhnya yang berbeda-beda pendapat: ada yang dengan cara dirajam, dibakar dan dilempar dari bukit dengan batu. Hukuman ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:
حديث ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.
“Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” (HR. Abu Daud).
Pendapat para ulama termasuk sebagian pendapatnya Imam Syafi’i bahwa dosa LGBT itu lebih besar daripada zina. Karenanya, kaum LGBT yg punya pasangan maupun yang tidak punya (muhshan wa ghairu muhshan) manakala melakukan sodom maka hukumannya dibunuh. Berbeda dengan hukum zina bahwa kalau dia muhshan (punya pasangan) maka dirajam (lemapar batu) dan jika dia tidak punya pasangan maka dijilid (pecut) seratus kali. Hanya pendapat Abu Hanifah yang menyatakan hukuman pelaku LGBT itu dita’zir (sanksi) yang dapat memberi aspek jera. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 hukum sodomi adalah haram, dosa besar dan hukumannya ada ta’zir (sanksi) sampai hukuman mati.
Atas dasar ajaran Islam itulah perlu memidanakan pelaku LGBT diakomodir dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Mengingat sumber hukum nasional selain hukum Barat, hukum adat juga hukum Islam. Sedangkan menurut Islam, hukuman pelaku sodomi lebih berat dari hukuman zina dan tidan membedakan antara karena paksaan, ancaman atau mempublikasikan dengan pelaku yang suka sama suka secara sembunyi dan antara yang memiliki pasangan atau yang tidak punya pasangan. Oleh karenanya perlu diatur agar tidak ada kekosongan hukum terhadap pelaku LGBT yang suka sama suka dan yang sedang tidak punya pasangan meskipun sembunyi-sembunyi manakala sudah cukup bukti.
Hadirin, Jamaah Jum’ah rahimakumullah.
Hukum nasional Indonesia belum mengatur secara sepesifik pelarangan dan pidana bagi pelaku LGBT. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan tindakan seksual sesama kelamin atau sejenis tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP berbunyi:
....“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Akhirnya beberapa pelaku hanya dibebaskan karena tidak dapat dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Karena secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT, namun dianggap perbuatan sodomi. Meskipun sebenarnya perbuatan LGBT itu sudah menciderai nilai-nilai keseimbangan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat serta mendekati perbuatan pornografi.
Perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti yang mengandung unsur perbuatan asusila sesama jenis atau dengan sejenis kelamin yang tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam rancangan KUHP karena tindakan tersebut adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas yang menyimpamg yang dilakukan oleh sesama jenis. Untuk ketentuan pidananya dapat di sesuaikan dengan ketentuan pidana Pasal 10 Undang- Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
Pemidanaan LGBT adalah untuk memperbaiki kerusakan dan mengantisipasinya, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.
Kasus LGBT diarahkan tujuan pemidanaannya kepada perbuatan pelaku dan demi perbaikan diri pelaku sendiri bahklan untuk preventif agar orang lain takut melakukannya (zawajir wa mawani’). Hal ini harus dilakukan dengan rancangan KUHP yang akan datang. Sebab tim perancang konsep KUHP Nasional telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah :
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dalam menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dna mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Menjerat pidana pelaku LGBT bukan hanya karena dilakukan di depan umum, dengan paksaan atau kekerasan atau dipublikasikan yang ada muatan pornografi tetapi juga karena perbuatan LGBT itu sendiri adalah perbuayan pidana. Maka hukuman pidana dikenakan kepada perbuatan LGBT semata, baik yang sudah punya pasangan maupun yang tidak punya pasangan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan saran agar kebijakan hukum pidana kepada pelaku LGBT amat penting untuk melindungi dan menjaga kesucian nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam Pancasila, prinsip kemanusiaan dan norma masyarakat. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum dalam menanggulangi perbuatan LGBT secara komprehensif dan sekaligus wujud pembaharuan hukum pidana nasional.
Hadirin, Jamaah Jumat Rahimakumullah
Kami meyakini bahwa apabila Islam diamalkan secara istiqamah oleh seluruh umat Islam niscaya mampu mewujudkan kehidupan keagamaan yang berkemajuan, toleran, dan saling menghormati, membentuk kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai, merealisasikan kebangsaan yang inklusif dan bersatu, serta menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis dan nomokratis.
Islam Wasathi sangat mendorong kehidupan manusia sesuai fitrahnya. Penyimpangan harus diluruskan dan ketidaknormalan harus dinormalkan. Cara mengasihi pelaku LGBT bukan dengan membiarkan dan menfasilitasi penyimpangannya tetapi harus disayangi dengan disembuhkan dan dikembali pada fitrah manusia yang normal.
Bahwa perkawinan itu dilakukan antara lain jenis, yaitu antara pria dan wanita secara lahir dan batin untuk membina keluaga bahagia dan kekal berdasarka ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai agama, norma masyarakat dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kami menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk menghayati dan mengamalkan Islam sebagai wujud kecintaan umat Islam terhadap terwujudnya dunia yang damai, berkeadilan, dan berkeadaban. Mudah-mudah seluruh upaya dan ijtihad kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan senantiasa selalu tertanam dalam diri kita apapun yang dilakukan semata-mata karena ikhlas dan mengharap ridha Allah SWT.
