Soal Konflik Pulau Rempang, Begini Respons PBNU

Kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023). | Dok Republika

BOYANESIA.REPUBLIKA.CO.ID -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrurrozi merespons konflik yang tengah terjadi di Pulau Rempang, Batam. Gus Fahrur, sapaan akrabnya, meminta kepada pemerintah agar bijak menghentikan sementara proses pengukuran lahan di pulau ini.

"Kita meminta pemerintah secara bijak menghentikan sementara proses pengukuran lahan di pulau Rempang," ujar Gus Fahrur dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (13/9/2023).

Scroll untuk membaca

Dia mengatakan, pemerintah harus memaksimalkan upaya dialog dan bermusyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak boleh memaksanakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal.

"Kita juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali dan mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional di pulau Rempang sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan masyarakat setempat," ucap Gus Fahrur.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan terlaksananya partisipasi warga yang telah menempati lahan tersebut selama ratusan tahun.

"Pemerintah juga harus memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin dan mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika melakukan pengukuran lahan," kata Fahrur.

Dia menambahkan, aparat keamanan harus menghormati hak asasi warga negara atas tanahnya, terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.