Fenomena Pinjol dalam Kajian Fikih

Agama  
Ilustrasi pinjaman online

BOYANESIA -- Pinjaman Online (Pinjol) kian hari makin merebak di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 1,43 persen dari total penduduk Indonesia pernah melakukan Pinjol. Umumnya mereka yang terjebak Pinjol mempunyai penghasilan di bawah satu juta dan kebanyakan dilakukan tamatan SMA Sederajat.

Menurut data otoritas jasa keuangan (OJK), peredaran uang pinjman online mencapai 19,21 triliun pada Agustus 2022. Angka ini tumbuh 1,15 persen dibandingkan Juli 2022 dan ini belum dihitung uang yang beredar pada pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK.

Perlu diketahui, pinjaman online merupakan layanan keuangan dengan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan istilah Financial Techonogy (Fintech). Hadirnya Fintech merupakan Inovasi bidang pelayanan keuangan yang memudahkan masyarakat untuk meminjam keuangan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan meminjam pada lembaga konvensional di Bank.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Perkembangan Fintech di Indonesia sudah di mulai sejak 2006. Namun, baru terbentuk Asosiasi Fintech Indonesia (ASI) pada 2015 dan terus bertumbuh trennya secara positif sampai sekarang.

Fintech yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia merupakan peer to pee (P2P) landing yaitu marketplace yang memberikan pelayanan pada pinjaman uang berbasis teknologi. Pada awalnya P2P Landing digunakan untuk mendanai bisnis UMKM, seiring berjalannya waktu pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pesatnya perkembangan pinjaman online membuat pemerintah mengatur regulasinya. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada ilmu fikih pinjaman online ini dibolehkan. Dalam kitab Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah dijelaskan bahwa serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara hukman (syariah) ataupun i'tibaran (adat).

Dikutip dari laman resmi MUI, Wakil Sekretaris MUI Pusat Abdul Muiz menjelaskan bahwa serah terima tersebut dilakukan dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan) dan kewenangan untuk tasharruf(mengelola). Serah terima dianggap sudah terjadi dan sah, meski belum terjadi secara fisik (hissan).

Dalam ibarat fikih yang lain disebutkan,

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ . وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktikkan.” (Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)

Pinjaman online juga masuk ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang diatur pada fatwa tersebut ialah agar terhindar dari dari riba, gharar, (ketidakjelasan akad), maysir (Spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian), dan haram.

Akad yang diperbolehkan dalam pinjaman online ada empat. Pertama Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kedua musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra'su al-maal ) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Ketiga wakalah bil ujrah, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Keempat, Qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Hadirnya banyak pinjaman online ilegal membuat otoritas jasa keuangan mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan kemudahan pinjaman online. Jika masyarakat ingin meminjam pada layanan Fintech sebaiknya menelusuri dengan empat cara yang disebutkan oleh OJK.

Cara pertama, yaitu melalui situs OJK dengan membuka laman resmi OJK di www.ojk.go.id. Pilih menu "IKNB" (Industri Keuangan Non-Bank), dan klik "Fintech" di kanan bawah. Halaman akan menampilkan daftar terbaru penyelenggara fintech lending berizin OJK atau platform pinjaman online legal.

Kemudian, cara kedua cek pinjol ilegal atau legal adalah menghubungi WhatsApp OJK yaitu 081-157-157-157 dengan kirim pesan format nama pinjol yang ingin dicek. Tunggu beberapa saat hingga WhatsApp OJK memberikan jawaban otomatis terkait status legalitas pinjol tersebut.

Cara ketiga melalui nomor telepon OJK. Masyarakat dapat melakukan cek pinjol dengan menghubungi OJK di nomor telepon 157. Sedangkan cara terakhir melalui e-mail Pemeriksaan status legalitas pinjol juga dapat dilakukan dengan menghubungi e-mail OJK di alamat [email protected].

Penulis :

Qiwamudin, S.Hum, Mahasiswa Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Industri Halal Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI).

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Jika kamu ingin berbagi artikel atau cerita bisa mengirimkannya ke email [email protected]

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

[email protected] (Marketing)

× Image